LIKA LIKU KENAIKAN BBM

LIKA LIKU KENAIKAN BBM

            Tepat pukul 00.00 WIB tanggal 18 November 2014, Presiden Joko Widodo menetapkan harga baru untuk BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Untuk BBM bersubsidi jenis premium ditetapkan sebesar Rp. 8.500, dan untuk BBM bersubsidi jenis solar ditetapkan sebesar Rp. 7500, masing-masing naik sebesar Rp. 2000 dari harga semula. Hal ini menimbulkan kepanikan berlebihan dari masyarakat. Mereka berbondong-bondong datang ke SPBU untuk mengisi penuh tangki bahan bakar kendaraannya.  Cukup berlebihan reaksi yang ditunjukkan masyarakat menurut saya. Sebagai contoh, untuk motor jenis Honda Supra dengan kapasitas tangki bahan bakar kurang lebih 3 liter, maka ketika mengisi bahan bakar setelah mengantri selama setengah jam atau bahkan lebih, hanya menghemat pengeluaran sebesar Rp. 6000. Jumlah yang sangat kecil bagi sebagian besar orang, khususnya masyarakat yang sudah mampu untuk membeli kendaraan bermotor paling tidak sepeda motor.

Sementara untuk kendaraan seperti mobil pribadi, yang melakukan pengisian BBM jenis premium, ketika tangki mobilnya masih terisi setengah penuh, dengan kapasitas tangki jika terisi penuh kurang lebih 50 liter, maka si pengendara hanya akan menghemat Rp. 50.000 (25 liter x Rp. 2000). Menurut saya, jumlah ini relatif kecil nilainya, bagi pengendara yang sudah mampu memiliki mobil pribadi, dibandingkan pengorbanan mereka yang harus antri cukup lama. Dan sebenarnya, tindakan ini pun merugikan masyarakat banyak, dan dirinya sendiri, karena akan berakibat pada habisnya stok BBM bersubsidi karena permintaan yang tiba-tiba melonjak. Yang dikhawatirkan adalah kelangkaan terhadap BBM bersubsidi selama beberapa hari kedepan, karena untuk pengiriman BBM pun memerlukan waktu atau jeda.

            Signifikankah kenaikan tersebut? Kenaikan sebesar kurang lebih 30 persen tersebut sudah pasti akan menaikkan harga-harga barang dan jasa di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan penggunaan BBM bersubsidi. Harga-harga barang kebutuhan pokok yang menggunakan transportasi untuk bisa sampai ke tangan pembeli sudah pasti akan mengalami kenaikan. Tarif angkutan umum, yang digunakan oleh masyarakat, baik untuk pergi bekerja ataupun sekolah, juga akan naik. Perusahaan pun akan dituntut oleh karyawannya untuk menaikkan gaji karena harga kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal. Dan kenaikan gaji karyawan akan berdampak pada kenaikan ongkos produksi, sehingga harga produk barang atau jasa akan semakin mahal. Akibatnya, daya beli masyarakat terganggu dan menjadi turun, yang akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional. Memang benar, bahwa efek domino diatas akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Memang benar pula bahwa biaya hidup akan semakin tinggi. Tetapi yang harus diperhatikan masyarakat, bahwa tujuan kebijakan ini pada dasarnya baik dan berorientasi jangka panjang. Kebijakan ini pun sesuai dengan teori etika, yaitu utilitarianisme dan deontologi, kebijakan yang pada dasarnya bertolak belakang.

            Dalam Teori Utilitarianisme, suatu kebijakan dianggap baik apabila memberi dampak yang baik bagi sekelompok besar orang. Sehingga teori ini berfokus pada hasil yang akan didapatkan. Sedangkan teori Deontologi mengganggap suatu kebijakan baik, jika si pembuat kebijakan memiliki itikad atau motivasi yang baik, sekalipun hasil akhirnya belum tentu baik. Teori Deontologi berfokus kepada proses, bukan kepada hasil. Disinilah letak perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut. Meski begitu, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi memiliki kedua unsur teori tersebut, yakni memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di masa mendatang dan adanya motivasi yang baik dari pemerintah.

            Dari tahun 2004-2015, pengeluaran negara untuk subsidi BBM mencapai 1300 Triliun, jumlah yang luar biasa besar dan kurang tepat alokasinya. Maka dari itu, tujuan utama Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi adalah untuk mengurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif, dan menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan yang lebih produktif. Diantaranya untuk melakukan investasi pada sektor maritim, seperti rencana pembangunan rel kereta api, pelabuhan dan sea toll sebagaimana yang sudah beliau paparkan dalam Forum APEC. Ada juga rencana untuk subsidi dengan tujuan swasembada, yaitu memberikan subsidi bagi petani agar harga komoditas pertanian kita bisa bersaing dengan komoditas impor, dan sektor pertanian dapat lebih bergairah. Artinya, pos pengeluaran subsidi BBM dapat dialihkan ke sektor-sektor lain yang lebih vital. Meskipun harga minyak dunia saat ini sedang turun, tetapi proyek jangka panjang ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sejak awal pemerintahannya pun, Pak Jokowi sudah bertekad untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yang besaran kenaikannya pasti sudah dipertimbangkan dengan cermat.

Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi ongkos transportasi produk dan pemerataan harga produk barang dan jasa antar daerah. Tentu diharapkan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan angkutan darat, seperti truk misalnya,  yang biasa dipakai sebagai transport akan berkurang, mengingat kapasitas angkut kereta api maupun kapal laut lebih besar dibanding truk. Penggunaan kereta api maupun kapal laut akan memudahkan transportasi antar pulau, mempercepat distribusi produk, dan mengurangi pungutan liar seperti yang banyak terjadi di angkutan darat. Secara tidak langsung, hal-hal tersebut dapat mengurangi harga produk, karena komponen pembentuk harga produk seperti bahan baku dan ongkos transportasi menjadi lebih murah. Rencana-rencana pembangunan tersebut juga akan membuka lapangan kerja baru, dan dapat menyerap tenaga kerja baru. Sehingga bisa kita simpulkan, bahwa kebijakan ini bertujuan untuk hasil akhir yang baik, dan memiliki itikad atau motivasi yang baik pula.

            Persoalan lain, BBM bersubsidi pun sering tidak tepat sasaran. Sejatinya BBM bersubsidi ditujukan bagi masyarakat ekonomi menengah bawah. Namun kenyataan di lapangan, masih banyak masyakarat kalangan ekonomi atas yang menggunakan BBM bersubsidi, padahal seharusnya mereka menggunakan BBM jenis pertamax. Bahkan tidak jarang juga mobil-mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga anggaran pemerintah untuk subsidi kerap kali jebol akibat penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran ini. Sebagai jalan tengah, pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mendekati harga Pertamax, mengingat kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk beralih ke bahan bakar non-subsidi.

            Masalah perut memang sulit untuk ditoleransi. Dengan banyaknya masyarakat yang masih berpendidikan rendah, atau tidak berpendidikan, maka masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir “makan hari ini ya hari ini, besok urusan besok”. Artinya, mayoritas masyarakat kita tidak berpikir jauh ke depan. Sebenarnya pemerintah juga tidak lepas tangan. Pemerintah meluncurkan kebijakan perlindungan rakyat kecil, yakni Kartu Indonesia Sejahtera, untuk memberikan kompensasi langsung bagi masyarakat yang paling rentan terkena dampak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Hal ini dirasa lebih tepat sasaran, karena langsung menyentuh kalangan yang membutuhkan. Penggunaan kartu chip yang langsung terhubung ke handphone seluler, seperti yang disampaikan oleh Menkominfo Rudiantara diharapkan akan meminimalisir penyelewengan pemberian kompensasi ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Peran kaum intelektual, cendekiawan, pemuka agama, dan mahasiswa, diharapkan dapat memberi pengertian bagi saudara-saudara kita yang lain, bukan malah menimbulkan kekacauan yang lebih masif.

            Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang berani mengambil resiko, sekalipun dia akan dihujat oleh orang banyak, tetapi demi tujuan yang lebih baik, dia siap berkorban. Bukan pengecut yang memilih untuk “berlindung” dan mengambil sikap yang menguntungkan dirinya sendiri, dengan kedok kepentingan orang banyak. Semoga pemerintah benar-benar mengeksekusi rencana pembangunan jangka panjang tersebut dengan baik, sehingga kenaikan harga BBM bersubsidi tidak sia-sia, dan pengorbanan rakyat juga dapat dibayar lunas, kelak ketika masyarakat bisa merasakan dampak positif kebijakan ini. Apabila terealisasi, pemerintah akan berhasil memenangkan hati rakyat yang sudah sering ditipu oleh kebijakan semu pemerintahan sebelumnya. Salam.  AYS.